TANINDORIAU.COM
logo

Profil

PROFIL TANINDO RIAU

 

SELAYANG PANDANG TANINDO RIAU

Perkumpulan Tanindo Riau didirikan pada tanggal 5 Oktober 2018 berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)  dan dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian No.27 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Notaris Tirto Utoyo SH dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Tani dan Nelayan Indonesia Provinsi Riau oleh Menkumham No. AHU.0013572.AH.01.07 tahun 2018 tanggal 03 November 2018 serta sudah tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik Provinsi Riau No.220/BKBP-Bid.IV/XI/2018/896 tanggal 15 November 2018.

Perkumpulan Tanindo Riau sudah menjadi anggota Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI) dengan No.KTA: 1701105/KTA-ALPEKSI/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan Sertifikat ALPEKSI No:101/BSA-ALPEKSI/XII/2018 Tanggal 06 Desember 2018.

Tanindo Riau adalah salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) berbentuk perkumpulan yang bergerak dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, nelayan dan aparatur/aparat desa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dan nelayan seluruh Indonesia.

TANINDO RIAU adalah lembaga Ormas indenpenden dan tidak berafiliasi dengan organisasi kekuatan politik manapun juga

Tanindo Riau, statusnya dalam menjalankan operasional ke masyarakat tani dan nelayan Indonesia mempergunakan pola pendekatan Pengembangan Masyarakat (PM) melalui 5 pilar komponen pengembangan masyarakat, yakni ; Advokasi, Pengorganisasian Komunitas, Pengembangan Jaringan, Pengembangan Kapasitas, serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

TANINDO RIAU, berbentuk organisasi otonom mulai dari tingkat Nasional sampai ke tingkat kecamatan. Kantor pusat berkedudukan di Pekanbaru. Selanjutnya dapat dibentuk pengembangan organisasi tingkat Provinsi disebut Kantor Wilayah (Pengurus Wilayah), Kabupaten/Kota disebut Kantor Cabang (Pengurus Cabang) dan di Kecamatan disebut Kantor Perwakilan (Pengurus Ranting), di seluruh Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan pengurus dengan persetujuan pengawas Tanindo Riau. Khusus untuk Provinsi Riau ditiadakan kantor wilayah karena berkedudukan kantor pusat (Pengurus Pusat). Wilayah Kerja Tanindo Riau mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

VISI & MISI

 

VISI

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat tani dan nelayan sekaligus dibarengi peningkatan pola fikir masyarakat tani, nelayan dan aparatur desa di Indonesia

 

MISI

  1. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian petani dan nelayan dalam bidang budidaya, prapanen dan pasca panen;
  2. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian aparatur desa/kelurahan dalam tata kelola pemerintahan;
  3. Membuat/menyiapkan konsep dan menerapkan  pola-pola  kajian  dalam pengembangan/pembangunan ekonomi kerakyatan di masyarakat pedesaan.;
  4. Melaksanakan pendampingan dan pengawalan dalam  pelaksanaan pembangunan dimasyarakat pedesaan;
  5. Merancang program  dan mendampingi pelaksanaan CSR agar tercapai tujuan yang diinginkan baik oleh perusahaan maupun penerima manfaat (masyarakat);
  6. Menyalurkan aspirasi petani dan nelayan kepada pemerintah  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

 

FUNGSI

Untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) petani dan nelayan dalam berusaha tani dan budidaya perikanan serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian petugas/aparat desa/kelurahan dan sekaligus mengokohkan kesatuan/persatuan bangsa melalui pengembangan masyarakat secara nasional.

 

PROGRAM KERJA

  1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tani dan nelayan Indonesia;
  2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani dan nelayan Indonesia;
  3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur/aparatur desa dan kelurahaan dan atau nama lainnya;
  4. Pengembangan masyarakat tani dan nelayan Indonesia dari sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR);
  5. Pendampingan,pengawalan dan pembinaan kegiatan masyarakat tani dan nelayan;
  6. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan Indonesia;
  7. Kajian dan penelitian di sektor pertanian, perikanan dan kelautan  serta pedesaan;
  8. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan

 

KEGIATAN

  1. Melaksanakan pendampingan dan advokasi (advocacy) kepada masyarakat tani dan nelayan di tingkat desa dan atau nama lainnya;
  2. Melakukan pendampingan dan pengorganisasian komunitas (Community Organizement) kepada masyarakat tani dan nelayan di tingkat desa dan atau nama lainnya;
  3. Melaksanakan pendampingan dan pengembangan jaringan (Networking atau Alliance Building) kepada masyarakat tani dan nelayan di tingkat desa dan atau nama lainnya;
  4. Melakukan pendaampingan pengembangan kapasitas (Capacity Building) kepada masyarakat tani dan nelayan di tingkat desa dan atau nama lainnya;
  5. Melakukan pendampingan serta melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat tani dan nelayan di tingkat desa dan atau nama lainnya;
  6. Melaksanakan pelatihan/kursus/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani, nelayan, dan peningkatan kapasitas dan kinerja petugas/aparatdesa, kelurahan dan atau nama lainnya;
  7. Melakukan pendampingan perencanaan, pendampingan pelaksanaan, pendampingan pengawasan dan evaluasi kepada masyarakat tani dan nelayan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan;
  8. Memfasilitas dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaaan lapangan, pengawasan dan evaluasi untuk kegiatan pengembangan masyarakat tani dan nelayan dari sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, baik perusahaan swasta murni, BUMN dan BUMD;
  9. Melaksanakan kajian dan penelitian di sektor pertanian, perikanan dan pembangunan masyarakat pedesaan sehingga meningkatkan kesejahteraaan dan pola fikir masyarakat tani dan nelayan Indonesia.

 

KEGIATAN PRIORITAS YANG DILAKSANAKAN DAN DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK LAINNYA

  1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  3. Pelatihan Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Masyarakat Desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi desa melalui usaha pertanian dan perikanan;
  4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes;
  5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai Prapurnabakti untuk Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan;
  6. Bimbingan Teknis (Bimtek) sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa;
  7. Bimbingan Teknis (Bimtek) sistem aplikasi pengelolaan aset desa/kekayaan desa;
  8. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk pendampingan pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat desa;
  9. Sebagai Tenaga Konsultan (Perencana, Pendampingan Lapangan, dan Transfer Teknologi) dalam pelaksanaan CSR di sektor Pertanian dan Perikanan dalam Pengembangan Masyarakat Desa;
  10. Melaksanakan Pelatihan dan Kursus Budidaya di sektor Pertanian dan Perikanan;
  11. Pendampingan dan Pengawalan Lapangan serta Transfer Teknologi untuk usaha Pertanian dan Perikanan.

 

Fri, 12 Apr 2019 @21:09

Copyright © 2019 TANINDO RIAU · All Rights Reserved